Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Aksi Kecurangan, Suara dari Dua Distrik di Dogiai Papua Dianulir

Kompas.com - 22/07/2014, 18:05 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pembatalan atau menganulir hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di dua distrik atau kecamatan di Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua. Keputusan ini didasari kecurangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mapia Barat dan Mapia Tengah untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Bawaslu menyatakan untuk menolkan suara dari Mapia Barat dan Mapia Tengah di Dogiai. Kecurangan oleh penyelenggara," ujar Ketua Bawaslu Papua Robert Horik, di sela-sela raoat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014).

Ia mengatakan, PPK dua distrik itu melakukan pencoblosan pada surat suara yang seharusnya didistribusikan ke desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) di bawahnya. Dalam perjalanan distribusi surat suara, kata Robert, PPK mencoblosnya pada kolom pasangan Jokowi-JK. Tidak ada pemungutan dan penghitungan suara sesuai aturan yang dilakukan di wilayah dua kecamatan itu.

Robert mengatakan, pihaknya sempat merekomendasikan pemungutan suara ulang di dua distrik itu. Namun, tidak dilaksanakan oleh KPU. Proses rekapitulasi suara tetap dilakukan hingga di tingkat Provinsi Papua.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, kecurangan tersebut tidak bisa diabaikan. Akan tetapi, katanya, tidak memungkinkan jika dilakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Muhammad mengungkapkan, Bawaslu merekomendasikan pembatalan hasil pemilu di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah. Jumlah suara dari hasil pemilu di wilayah tersebut adalah 18.022 suara.

Sebelumnya, total suara sah di Provinsi Papua sebanyak 2.813.889 suara. Dengan pembatalan hasil di dua distrik, maka total suara sah menjadi 2.795.867 suara. Adapun perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 769.132 suara dan pasangan Jokowi-JK 2.026.735 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com