Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi Damai, KPU Yakin Tak Ada Kerusuhan Saat Penetapan Hasil Pilpres

Kompas.com - 22/07/2014, 09:15 WIB


JAKARTA
, KOMPAS.com — Komisioner KPU Ida Budhiati menyangsikan terjadi kerusuhan terkait penetapan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2014 yang rencananya akan dilaksanakan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014) pukul 16.00 WIB.

"Opo iya sih? Orang suasananya di dalam ini damai begini. Teman-teman bisa lihat dinamikanya dalam rekapitulasi di dalam rapat pleno ini," ujar Ida di sela-sela rekapitulasi pemungutan suara nasional Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014) malam, seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut Ida, proses rekapitulasi suara nasional di kantor KPU hingga Senin malam berlangsung aman dan tertib meski ada sejumlah catatan, kritik, dan saran yang disampaikan saksi capres-cawapres terkait proses pemungutan dan rekapitulasi di tingkat bawah KPU.

Menurut Ida, menjadi kontras jika kondisi tersebut disandingkan dengan isu terjadi kerusuhan pada saat penetapan hasil pilpres pada hari ini.

"Kami sangat berharap media membantu untuk menginformasikan apa yang terjadi di dalam ruangan ini. Kan suasanaya tidak mencekam seperti yang diberitakan," ujarnya.

Ida meyakini, saksi capres-cawapres yang hadir selama proses rekapitulasi suara di kantor KPU mempresentasikan kepentingan masing-masing pasangan calon. Mereka sudah tentu berkomunikasi dengan capres-cawapres masing-masing terkait pilpres kali ini. Mereka pun bisa menyampaikan semua keluhan dan dugaan pelanggaran terkait pilpres dalam rapat pleno tersebut.

"Pemilu itu sangat konstruktif. Ini bagian perbaikan masa kini dan mendatang. Apa saja yang menjadi catatan, yaitu terkait administrasi pemilu. Justru ini sesuatu yang positif, bagian dari pendidikan politik. Yang penting ini diinformasikan secara meluas kepada masyarakat melalui teman-teman media," ucap Ida.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com