Ini Gebrakan Pertama JK jika Menjabat sebagai Wakil Presiden Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Jusuf Kalla siap melakukan gebrakan untuk membangkitkan roda perekonomian Indonesia. Ia yakin bahwa semuanya dapat lebih mudah dilakukan dengan kebijakan dan politik anggaran yang tegas.

Kalla menjelaskan, saat ini Indonesia tengah berada dalam situasi sulit karena menghadapi defisit anggaran. Di luar itu, utang negara juga bertambah dan daya ekspor menurun.

"Orang sampai lupa, ekspor itu bukan soal mengirim barang, tapi soal memasukkan nilai. Percuma kita ekspor ratusan ton kalau hanya sedikit yang masuk ke Indonesia," kata Kalla, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014) malam.

Dalam kondisi sulit seperti ini, kata Kalla, ada tiga hal penting yang harus dilakukan Indonesia yaitu mengelola kebijakan, anggaran, dan meningkatkan semangat kewirausahaan. Menurut Kalla, ketiga hal itu saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan.

"Sering orang nanya kepada saya, apa prioritas setahun pertama? Sebulan pertama mempelajari semua hal, kedua menjalankan organisasi, dan memperbaiki anggaran. Itu harus dilakukan 1-2 bulan," ujarnya.

Ia melanjutkan, pengelolaan kebijakan dan anggaran merupakan dua kekuatan utama yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, Kalla menganggap kekuatan itu tak dioptimalkan dengan baik oleh pemerintahan saat ini.

Beberapa evaluasi yang diberikan Kalla untuk pemerintahan saat ini adalah karena anggaran yang tersedia tak mampu memberikan stimulus pada pembangunan. Pasalnya, anggaran pembangunan telah banyak dialirkan untuk subsidi yang tak produktif dan biaya pegawai.

Kalla mencatat, hanya sekitar 10 persen anggaran yang benar-benar dialirkan untuk pembangunan. Semua itu semakin parah, imbuh Kalla, saat ada perubahan nilai di mana beban tanggung jawab yang seharusnya diemban atasan justru dialihkan ke tingkat bawah.

Akhirnya jajaran di bawah lambat membuat keputusan lantaran khawatir tersandung masalah setelahnya.

"Akibatnya, semua menteri makin bertumpuk suratnya, makin takut ambil keputusan, mana yang prioritas tidak tahu lagi karena kekhawatiran. Sebenarnya tidak sulit, dan kita ingin tarik tanggung jawab itu ke atas," tandasnya.