Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Diharapkan Ungkap "Jeroan" Pemerintahannya kepada Presiden Terpilih

Kompas.com - 19/07/2014, 15:22 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan bersedia mengundang presiden baru yang terpilih nanti untuk diperkenalkan dengan unit-unit pemerintahan yang sudah ada. SBY diharapkan bisa mengungkapkan kepada presiden yang baru, baik buruknya pemerintahan selama ini.

"Mestinya SBY ke pemerintahan yang terpilih nanti tidak hanya menyampaikan sukses-suksesanya tapi juga jelek-jeleknya, jeroannya," kata pengamat hukum tata negara Refly Harun di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Dengan demikian, menurut Refly, presiden yang terpilih nantinya bisa lebih mudah menentukan orang-orang yang akan duduk di pemerintahan nantinya. Lebih baik lagi, lanjut Refly, jika SBY memberikan kesempatan kepada presiden yang baru untuk sejenak mengaudit jalannya pemerintahan selama ini.

Proses audit ini, kata Refly, sudah dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. "Obama itu begitu terpilih, mengirim orang untuk diaudit, untuk dilihat orang-orang mana yang cocok di tempat mana. Kalau di Indonesia kan belum ada sehingga menteri-menterinya dipilih berdasarkan feeling saja," sambung Refly.

Dia juga mengingatkan SBY untuk menjaga etika politik dengan tidak mengambil keputusan strategis menjelang pergantian presiden. Misalnya, dengan menunjuk pejabat strategis di ujung masa pemerintahannya.

"Kita berharap presiden yang lama tidak ambil keputusan strategis yang bisa dianulir presiden yang baru seperti zaman bu Mega. Misalnya jabatan panglima TNI, Kepala Polisi, Jaksa Agung, Deputi Gubernur BI, padahal diajukan ke DPR periode yang lama tapi baru di fit and proper di DPR yang baru padahal konstelasi politik di DPR yang baru sudah berubah," tuturnya.

Pendapat senada disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti. Menurut Ikrar, pengenalan presiden baru terhadap unit-unit pemerintahan yang ada, diperlukan agar presiden yang baru tidak salah memilih menteri.

Selama ini, menurut Ikrar, pembantu presiden cenderung berasal dari petinggi-petinggi partai politik. Ikrar juga mengatakan agar SBY tidak membuat kebijakan strategis di ujung masa pemerintahannya seperti melakukan renegosiasi kontrak, atau memilih pangglima TNI baru seperti yang pernah dilakukan Megawati Soekarnoputri.

"Terjadi di masa Megawati, Ryamizard Ryacudu jadi panglima TNI, mudah-mudahan tidak terjadi lagi semacam itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com