Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Siap Panggil Paksa Kivlan Zen Minggu Depan

Kompas.com - 17/07/2014, 16:17 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen terkait tindak lanjut pencarian aktivis 98 yang hilang saat kerusuhan Mei 1998. Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, pemanggilan paksa ini harus dilakukan karena Kivlan sudah tiga kali tidak mengindahkan pemanggilan resmi dari Komnas HAM.

"Berdasarkan konsultasi yang kami lakukan dengan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, memang sesuai prosedur sudah saatnya kami melakukan pemanggilan paksa karena Saudara Kivlan sudah tiga kali tidak mengindahkan pemanggilan resmi," kata Nur Kholis di Kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014).

Nur Kholis menambahkan, berdasarkan pemanggilan ketiga yang dilakukan Komnas HAM, Kivlan seharusnya memenuhi pemanggilan tersebut pada hari ini. Tak kunjung datang, akhirnya Komnas HAM langsung memutuskan agar dilakukan pemanggilan paksa. Rencananya, pemanggilan paksa ini akan dilakukan  pada minggu depan.

"Kami lengkapi dulu berkasnya. Minggu depan kami akan lakukan pemanggilan paksa," ucap Nurcholis.

Berdasarkan pengaduan yang dilakukan keluarga korban penculikan aktivis 98, Komnas HAM sudah melakukan pemanggilan pertama kepada Kivlan pada Senin (9/5/2014). Pemanggilan pertama tak diindahkan, Komnas HAM kembali melayangkan pemanggilan kedua pada Rabu (24/5/2014).

Seperti diketahui, pada suatu forum publik, Kivlan Zen mengeluarkan pernyataan yang dinilai merupakan petunjuk yang bisa memberikan titik terang atas kasus hilangnya 13 orang pada 1998. Dalam sebuah acara televisi, Senin (28/4/2014), Kivlan mengaku tahu keberadaan dan nasib 13 orang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com