Demokrat Dinilai Tak Punya Kader Mumpuni untuk Jadi Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, mengatakan, Partai Demokrat kemungkinan akan bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla jika pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang pilpres nantinya. Pasalnya, kubu Jokowi-JK dianggap masih membutuhkan dukungan untuk membangun kekuatan di parlemen nantinya.

"Bisa saja ada kompromi. Kalau Demokrat tidak menuntut transaksi," ujar Ari, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/7/2014).

Ari mengatakan, partai-partai pendukung dalam koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sangat rentan untuk berpindah haluan karena koalisi tersebut bersifat pragmatis. Indikasi tersebut, kata dia, sudah mulai terlihat pada Partai Demokrat.

Sejak masa pemilihan presiden, kata Ari, Demokrat telah memainkan politik dua kaki. Hal itu terlihat dari adanya kader Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun Prabowo-Hatta.

Ari menambahkan, Demokrat belum memiliki pengalaman untuk menjadi partai oposisi. Selain itu, kata dia, Demokrat juga tidak memiliki kader-kader yang mumpuni untuk berperan sebagai tokoh oposisi.

"Partai Demokrat kalau mau oposisi tidak punya sumber daya manusia yang mumpuni. Tidak punya pengalaman jadi partai oposisi," ujar Ari.

Terkait hubungan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ari berpendapat, hal itu bisa diatasi dengan kompromi yang dilakukan antar-kedua belah pihak.

Menurut dia, selama Demokrat tidak melakukan politik transaksional, koalisi tersebut akan bisa menjadi kenyataan.

"Kalau soal SBY sama Mega, seiring tidak ada transaksi, kemungkinan itu bisa," ujar Ari.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa akan ada dukungan baru dari partai di luar partai pengusungnya. (baca: Jokowi Berikan Sinyal Demokrat Ikut Bergabung?)

Koalisi Jokowi-JK masih kalah suara di parlemen 2014-2019. Koalisi itu terdiri dari PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR.

Tanpa Demokrat, pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra (11,81 persen, 73 kursi DPR), Partai Golkar (14,75 persen, 91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (7,59 persen, 49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 persen, 39 kursi DPR), dan Partai Keadilan Sejahtera (6,79 persen, 40 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR.