Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Permanen Prabowo-Hatta Bisa Bubar di Tengah Jalan?

Kompas.com - 17/07/2014, 08:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dipermanenkan diyakini akan bubar di tengah jalan. Ideologi serta kepentingan partai yang berbeda-beda menjadi penyebabnya.

Seberapa mungkin hal tersebut dapat terjadi? Politisi Partai Golongan Karya yang menjadi tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Nusron Wahid menjelaskan, situasi di DPR RI sangat fluktuatif dan dinamis. Dalam isu-isu tertentu, kadang partai politik bisa sangat kompak. Namun pada isu lainnya bisa pecah.

"Misalnya, nanti PDI-P mengusung pansus Lapindo. Saya yakin PAN dan Gerindra akan setuju. Kenapa? Ya, kalau dia enggak begitu ya enggak dapat pemilih di Jawa Timur. Bisa-bisa hanya tinggal Golkar yang enggak setuju," ujar dia kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2014).

"Contoh lain, ada yang mengusung isu pansus penculikan orang. Mungkin saja tinggal Partai Gerindra saja yang tidak setuju. Koalisi itu saya yakin bubar di tengah jalan," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Nusron melanjutkan, kubu Jokowi-JK tidak terlalu khawatir atas koalisi partai politik permanen pengusung Prabowo-Hatta tersebut. Nusron yakin, program yang dilandaskan pada semangat kepentingan pembangunan rakyat akan mengalahkan koalisi yang hanya dilandaskan pada semangat mengganjal jalannya pemerintahan. Jika keyakinan tersebut benar terjadi, lantas apa yang mendasari terbentuknya koalisi itu?

"Saya melihatnya jangka pendek. Mungkin dia mau menyasar ketua DPR. Itu saja," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, enam partai politik pengusung Prabowo-Hatta memformalkan koalisi mereka di parlemen periode 2014-2019, Senin (14/7/2014) sore. Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih di parlemen tersebut adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat.

"Menyusul disahkannya UU MD3 (susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD) pada 8 Juli pekan lalu, Koalisi Merah Putih (KMP) besok, 14 Juli, akan memformalisasi kesepakatan koalisi di parlemen dengan menandatangani kesepakatan kerja sama enam partai politik parlemen yang beranggotakan 353 kursi (63 persen) kursi parlemen 2014-2019," kata Romahurmuziy, sekretaris jenderal DPP PPP.

"Penandatanganan ini sekaligus sinyal bahwa berdasarkan gelombang data yang masuk ke dalam server real count di pusat tabulasi nasional Koalisi Merah Putih, pemenang Pilpres 2014 adalah pasangan Prabowo-Hatta. Karenanya, sinyalmen yang dilontarkan sejumlah pihak akan adanya perubahan peta koalisi adalah tidak berdasar," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com