Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Sejarah Oposisi, Golkar Akan Tinggalkan Koalisi Prabowo

Kompas.com - 16/07/2014, 10:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar diprediksi akan mengalami dinamika internal yang berujung pada berubahnya peta politik pasca-penetapan hasil pemenang Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang.

Dengan sejarah Partai Golkar yang tidak pernah menjadi oposisi, atau selama ini selalu berada di dalam kekuasaan, partai berlambang pohon beringin ini dinilai lebih berpeluang besar mendukung pasangan Jokowi-JK dalam pemerintahan selama lima tahun mendatang.

“Golkar tidak pernah berada di luar kekuasaan sehingga pasti akan memainkan politik baru,” kata pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/7/2014) malam.

Terlebih lagi, dia mengatakan, saat ini, wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang dipercepat sudah mulai mengalir di internal Golkar. Agenda munaslub adalah mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Jika munaslub itu sukses, maka Golkar diyakini dapat memberikan dukungan kepada kandidat presiden dan wakil presiden lain.

Menurut Haryadi, bukan tidak mungkin Aburizal bisa tergeser dari jabatannya karena berbagai evaluasi dan penilaian atas ketidaktepatan langkah politik Partai Golkar.

Setelah gagal mengusung calon presiden ataupun wakil presiden, kini Golkar berpeluang gagal masuk ke pemerintahan karena bergabung dalam Koalisi Merah Putih.

"Soal kemudian apakah kubu Jokowi-JK akan menerima kehadiran Partai Golkar, apa pun keputusannya nanti sangat memengaruhi peta perpolitikan ke depan," ujarnya.

Menurut dia, jika kemudian pada akhirnya Jokowi-JK menolak berkoalisi, maka itu akan menjadi pendidikan politik berharga bagi partai berlambang pohon beringin itu. Dengan demikian, Golkar bisa menyadari bahwa, dalam berpolitik, partai tidak harus selalu berada di dalam kekuasaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com