Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Golkar Terbagi, Kesepakatan Koalisi Merah Putih Dianggap Riskan

Kompas.com - 14/07/2014, 21:55 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik Heri Budianto menilai, ada risiko di balik kesepakatan koalisi permanen yang diteken partai pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hal itu karena presiden terpilih belum diumumkan dan Partai Golkar, kata Heri, menunjukkan sinyalemen pecah karena ada kadernya yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Ada satu hal yang menurut saya riskan sebab pemenang capres belum tahu pasangan yang mana. Jika pasangan Jokowi-JK yang memenangi pilpres, maka keberadaan koalisi ini akan terancam karena keberadaan Golkar akan mengganggu," ujar Heri saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/7/2014).

Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih adalah Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Heri mengatakan, dinamika yang terjadi dalam tubuh Golkar dapat mengganggu posisi Golkar di dalam koalisi tersebut. Ia menuturkan, ada beberapa alasan Golkar akan menimbulkan polemik di Koalisi Merah Putih jika Prabowo-Hatta tidak memenangkan kontestasi pemilu.

"Pertama, JK (Jusuf Kalla) adalah kader Golkar. Kedua, sudah sejak JK dideklarasikan berpasangan dengan Jokowi, elite Golkar terpecah," kata Heri.

Alasan terakhir, kata Heri, jika JK terpilih menjadi wakil presiden, maka kemungkinan besar dorongan untuk mempercepat Musyawarah Nasional Partai Golkar akan semakin kuat. Menurut Heri, peluang kubu Jokowi "mengambil alih" Golkar akan semakin kuat dan keberadaan Golkar dalam Koalisi Merah Putih terancam.

Namun, jika pasangan Prabowo-Hatta yang menang, maka keberadaan Koalisi Merah Putih akan bertahan dan lebih kokoh di pemerintahan maupun di parlemen. Apalagi jika ditunjang dengan kesepakatan koalisi permanen tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partainya akan mendukung kubu Jokowi-JK bila pasangan tersebut ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Menurut Agung, perubahan arah koalisi ini sangat dipengaruhi karakteristik Golkar yang selalu berada di pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com