Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puskaptis Tantang Lembaga Survei Bubar jika Hasil "Quick Count" Salah

Kompas.com - 13/07/2014, 13:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid menyatakan siap jika lembaganya dibubarkan karena hasil quick count yang dilakukannya meleset dari hasil penetapan resmi Komisi Pemilihan Umum. Ia meminta lembaga survei lain yang menghasilkan hitung cepat berbeda juga melakukan hal yang sama jika nantinya berbeda dari hasil yang ditetapkan KPU.

"Puskaptis meminta seluruh lembaga survei yang kemarin mengikuti quick count untuk kita duduk bareng, siap diaudit dan pertanggungjawabkan hasil itu. Kalau salah, ya siap dibubarkan," ujar Husin saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/7/2014).

Husin mempertanyakan tudingan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa hitung cepat yang dilakukan oleh Puskaptis keliru. Menurut Husin, tudingan tersebut tidak beralasan karena tidak ada bukti data yang kuat menyatakan bahwa lembaganya menampilkan hasil yang salah.

"Kalau Puskapol UI mengevaluasi kami, harus head to head. Kami sudah lakukan quick count, mana quick count Anda?" ujarnya.

Husin mengatakan, Puskaptis bersedia duduk bersama lembaga survei untuk menjalani audit penelitian oleh lembaga audit independen. Ia mengatakan, Puskaptis siap dibubarkan jika terbukti hasil hitung cepatnya berbeda dari hasil real count oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014.

"Wasitnya pasti KPU, kan. Puskaptis siap dibubarkan. Begitu juga kalau delapan lainnya (yang berbeda hasil) salah, siap dibubarkan," kata Husin.

Seusai pemungutan suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014, Puskaptis menyatakan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa unggul dengan 52,05 persen, sementara pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 47,95 persen. Adapun Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-JK unggul dengan 52,34 persen dan Prabowo-Hatta sebesar 47,66 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com