Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kronologi Kisruh Pilpres di Hongkong Versi KPU

Kompas.com - 08/07/2014, 03:32 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal kekisruhan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) di Victoria Park, Hongkong, yang terjadi pada Minggu (6/7/2014).

KPU menyatakan telah berupaya maksimal mengakomodasi semua pemilih di Victoria Park. Anggota KPU Juri Ardiantoro mengatakan, KPU dan Panitia Pemilu Luar NNegeri (PPLN) bersikap netral dan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

"Jadi, tidak benar jika ada video yang menggambarkan ada komisioner KPU yang menyatakan akan membuka TPS yang sudah ditutup jika pemilih mendukung pasangan calon tertentu," tegas Juri, Senin (7/7/2014) malam.

Juri mengatakan, PPLN Hongkong telah menyebar undangan bagi warga negara Indonesia (WNI) di wilayah itu untuk memilih di Victoria Park pada Minggu. Dalam undangan sudah dicantumkan pula bahwa pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

Juri, yang melihat langsung pemungutan suara di Victoria Park itu, mengatakan, ada beberapa warga negara Indonesia yang mengaku belum memberikan suara saat TPSLN tersebut sudah ditutup. Padahal, dia memastikan TPS ditutup ketika sudah tak ada lagi antrean di 13 TPS di taman itu.

"Tapi mereka datang setelah TPSLN ditutup. Mereka datang pukul 17.14 saat antrean pemilih sudah tidak ada lagi," kata Juri, saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung KPU, Senin. Berdasarkan peraturan, tegas dia, penyelenggara pemilu tidak dapat lagi memfasilitasi pemilih yang baru datang ketika TPS sudah ditutup. 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) MUhammad menambahkan, 30 menit sebelum TPSLN Hongkong ini ditutup, PPLN sudah mengumumkan lewat pengeras suara bahwa TPSLN akan ditutup. Dia mengatakan, PPLN sampai berteriak mengumumkan berkeliling taman. "Kenapa berteriak? Karena sudah tidak ada antrean," kata Muhammad dalam kesempatan yang sama.

Anggota KPU Sigit Pamungkas mengatakan, para pemilih yang mengaku belum memilih itu kemudian meminta penjelasan. Mereka, kata dia, bertanya apakah masih bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak. "Di sanalah saya memberi penjelasan," ujar dia.

Saat itu, ujar Sigit, di antara pemilih yang mengelilinginya itu ada yang menginformasikan tentang oknum penyelenggara yang menyampaikan pemilih yang terlambat datang ini masih bisa memilih asal pasangan tertentu yang dipilih.

Kepada pemberi informasi itu, Sigit meminta ditunjukkan oknum yang dimaksud. "Siapa orangnya, apa ciri-cirinya? Mari kita tangkap bersama. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan orangnya siapa. Tidak ada buktinya," kata Sigit. Namun, kabar yang beredar justru Sigit yang sempat dituduh sebagai pelontar celetukan tentang "syarat" memilih pasangan tertentu itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com