Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih Bisa Menggunakan Surat Keterangan dari Lurah

Kompas.com - 07/07/2014, 13:37 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak pemilih yang ternyata tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih khusus (DPK), dan kesulitan mengurus pindah memilih. Namun, pemilih tetap dapat menggunakan KTP atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPK, dan pemilih pindah memilih atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan mencatatkannya dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Untuk memilih, pemilih yang terdaftar di DPKTb cukup hanya menunjukkan identitas kependudukan, yaitu kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor. Namun, pemilih hanya dapat memilih di TPS yang berlokasi di alamat yang sesuai dengan KTP pemilih.

Bagaimana jika ternyata pemilih tidak berdomisili di lokasi yang sesuai dengan alamat di KTP? Pemilih tersebut dapat meminta surat keterangan domisili kepada lurah atau kepala desa setempat. Jika memang pemilih sudah berdomisili di wilayah tersebut selama minimal enam bulan, lurah atau kepala desa dapat memberikan surat keterangan domisili.

Pada hari-H pemungutan suara, Rabu (9/7/2014), pemilih cukup menunjukkan surat keterangan domisili tersebut kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS. Namun, pemilih tersebut baru dapat mencoblos pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00 waktu setempat. Demikian juga pemilih yang hanya berbekal KTP dan paspor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com