KPU Didesak Jelaskan Kisruh Pilpres di Hongkong agar Tak Melebar

JAKARTA, KOMPAS.com — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera memberikan penjelasan terkait kekisruhan saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di Victoria Park, Hongkong.

Penjelasan diperlukan agar kepercayaan publik kepada KPU tidak terganggu. Pasalnya, menurut informasi yang beredar, kekisruhan itu juga dipicu keberpihakan komisioner KPU terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kalau tidak segera dibantah dan diklarifikasi, KPU sangat mungkin tidak dipercaya. Kabar ini berpengaruh pada kredibilitas pemilu dalam negeri," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Menurut Titi, kabar tersebut dapat berdampak pada penyelenggaraan pemilu di dalam negeri. Dia mengatakan, konfirmasi segera dari KPU juga diperlukan agar kabar yang simpang siur ini tidak semakin berlarut-larut dan tidak semakin banyak pihak yang mendramatisasi suasana.

"Itu yang harus dijelaskan, masalahnya apa," kata Titi.

Secara pribadi, Titi tidak percaya komisioner KPU berpihak. Menurut dia, kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan justru mengarah ke fitnah.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah belum mau berkomentar atas kisruh pemilu di Hongkong. Dia hanya memastikan bahwa pihaknya tidak berpihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mana pun. (Baca: Pilpres di Hongkong Kisruh, KPU Pastikan Tak Berpihak).

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara, yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Celetukan panitia memperburuk situasi. (Baca: Pemungutan Suara di Hongkong Ricuh, Celetukan Panitia Memperparah Situasi)