Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Hatta Rajasa Bantah Tak Bayar Honor Relawan

Kompas.com - 06/07/2014, 21:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Perhimpunan Kebangkitan Suara Indonesia (PKSI) wilayah Lumajang-Jember, Rendi Wasianto membantah belum membayar honor para relawan yang mendukung Hatta Rajasa.

Menurut Rendi, mantan Koordinator PKSI Jember, Roni Nuryahya, telah memberi informasi palsu untuk tujuan tertentu. Rendi menjelaskan, pihaknya tak pernah ingkar untuk membayar honor seluruh relawan yang bekerja menyosialisasikan figur Hatta Rajasa pada masyarakat. Masalah justru terjadi saat Roni bekerja tak sesuai ketentuan dan dituduh membawa kabur uang untuk relawan sebesar Rp 37 juta pada 2012 silam.

"Informasi dari Roni menyenangkan sekaligus menyakitkan. Saya senang karena ternyata dia masih ada, tapi sakit membaca pernyataannya di media yang isinya bohong semua," kata Rendi, kepada Kompas.com, Minggu (6/7/2014) malam.

Ia mengungkapkan, PKSI terbentuk di awal 2012 dan fokus utamanya untuk mengenalkan figur sekaligus menyebarkan visi dan misi kebangsaan Ketua Umum Partai Manat Nasional (PAN) itu pada masyarakat.

Seluruh biaya operasional PKSI di seluruh Indonesia tidak berasal dari Hatta Rajasa, akan tetapi berasal dari donatur dengan latar belakang berbeda yang didominasi oleh kalangan pengusaha.

Saat ini PKSI masih berjalan tapi lebih banyak bergerak di bidang sosial. Setelah PKSI dibentuk, seluruh koordinator diberi pelatihan. Dalam pelatihan itu, kata Rendi, Roni hadir dan diberikan dana Rp 37 juta untuk honor awal sekitar 257 relawan di seluruh Jember.

Angka 257 relawan merupakan angka yang diambil dari laporan Roni. Tapi kemudian Roni tak pernah memberi laporan jelas dan selalu menghindar saat ingin ditemui. "Relawan yang didata Roni ini fiktif semua. Seharusnya door to door, tapi dia malah minta data warga ke Pak RT. Jadi enggak ada sosialisasi ke warga," ujarnya.

Dengan alasan itu, maka posisi Roni sebagai koordinator PKSI wilayah Jember dicopot dan diganti secara sepihak. Lalu semua tugas dilimpahkan pada koordinator yang baru, termasuk distribusi anggaran untuk relawan yang bekerja.

"Saya siap dipertemukan dengan Roni supaya semuanya jelas. Malah enak, saya bisa tagih uang yang dia bawa lari," pungkasnya.

Secara terpisah, Koordinator PKSI Provinsi Jawa Timur, Daud Pradana, juga kecewa dengan pernyataan palsu yang disampaikan Roni. Ia menduga ada motivasi politik untuk mendiskreditkan Hatta yang maju sebagai calon wakil presiden di tahun ini.

"Mungkin sekarang Roni bekerja untuk pihak tertentu. Kalau ada masalah di 2012, kenapa baru sekarang dimunculkan? Saya siap untuk dipertemukan dengan dia," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Roni Nuryahya menyatakan kekecewaanya pada PKSI. Ia kecewa karena honor yang dijanjikan untuknya dan ratusan relawan lain di Jember, Jawa Timur, tak dibayarkan. “Kami ini menjadi relawan PKSI di bulan Januari- Februari tahun 2012 silam. Kami bertugas untuk melakukan sosialisasi sosok Hatta Rajasa dalam gerakan mendengar amanah rakyat,” kata Roni, Minggu siang.

Di Jember, kata dia, relawan PKSI berjumlah sebanyak 257 orang, dan tersebar di seluruh desa di Kabupaten Jember. Masing- masing relawan bertugas untuk menyosialisasikan Hatta Rajasa dengan target 400 rumah di setiap wilayahnya. Sesuai dengan kontrak kerja, setiap relawan akan diberi honor sebesar Rp 400.000 dan akan dibayar dalam dua tahap.

Tahap pertama honor dibayar Rp 125.000, dan sisanya dibayar setelah ada laporan mengenai pekerjan yang dilakukan. “Kami mendata rumah tangga dengan memberikan profile (Hatta Rajasa), kalender, dan menempelkan stiker di setiap rumah yang sudah kami kunjungi,” ungkap Roni.

Roni mengaku kecewa karena koordinator pusat dan daerah tak pernah menggubris saat ditagih sisa honor yang dijanjikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com