Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo Nilai Jokowi Bohong Soal Koperasi

Kompas.com - 06/07/2014, 12:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tetap yakin Joko Widodo pada saat kampanye pernah bicara bahwa petani tidak memerlukan koperasi. 

Dalam debat terakhir capres-cawapres, Sabtu (5/7/2014), Prabowo bertanya perihal itu. Namun Jokowi membantah pernah menyebut petani tidak memerlukan koperasi dan menilai Prabowo telah mendapatkan informasi yang salah.

"Kita ada datanya. Ada di pemberitaan dari berbagai media online. Ada 18 berita kita kumpulkan. Ada buktinya, nanti saya kirimkan," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, saat dihubungi, Minggu (6/7/2014).

Menurut Tantowi, Jokowi telah berbohong dan tak mengakui pernyataan yang dilontarkannya sendiri. Dia menyayangkan sikap Jokowi itu. Tantowi menilai, sikap Jokowi berbanding terbalik dengan Prabowo yang secara tegas mengakui pertanyaan JK, bahwa dia pernah berbicara soal tuduhan kleptokrasi.

"Bukan mengelak, tapi memang ingkar, dia itu ingkar seperti itu bukan hal yang baru. Janji 5 tahun memimpin Jakarta, tapi nyatanya belum 5 tahun sudah meninggalkan," ujar Tantowi.

Tantowi lalu mengirimkan sebuah link berita dari vivanews.co.id. Pemberitaan itu berjudul, "Joko Widodo Anggap Koperasi Tak Tepat Untuk Petani dan Nelayan".

Dalam berita itu disebutkan, Jokowi berkampanye di Indramayu, Jawa Barat pada 17 Juni 2014). Menurut artikel itu, Jokowi mengatakan, koperasi tidak cukup membantu para nelayan dan petani dalam hal permodalan. Menurut dia, paling efektif adalah dengan memberikan bantuan langsung supaya subsidi pemerintah untuk petani dan nelayan itu langsung dirasakan.

Namun, saat debat Jokowi menampik informasi tersebut. Jokowi mengatakan Prabowo mungkin salah baca atau salah dengar karena menurut Jokowi semua orang tahu bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian. Dalam video YouTube, saat ke Indramayu, Jokowi menandatangani piagam perjuangan Desa Karangsong yang salah satu butirnya justru memperkuat koperasi nelayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com