Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Penghapusan Koperasi, Jokowi Jawab Prabowo Salah Baca

Kompas.com - 05/07/2014, 22:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo menampik pertanyaan capres nomor satu, Prabowo Subianto, tentang penghapusan koperasi di desa. Menurut Jokowi, koperasi itu dapat menjadi badan usaha milik desa dan penting bagi penduduk desa.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi ketika menjawab pertanyaan Prabowo dalam debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (6/7/2014) malam. Dalam sesi tanya jawab antarpasangan calon, Prabowo memberi pertanyaan kepada Jokowi. Prabowo mengatakan bahwa dalam kampanye di Indramayu tanggal 17 Juni, Jokowi mengatakan bahwa petani tidak memerlukan koperasi. Menurut Prabowo, koperasi adalah saka guru (pilar utama) yang sangat vital bagi petani.

Menjawab hal itu, Jokowi mengatakan tidak benar ia menolak kehadiran koperasi. Ia menegaskan bahwa kehadiran koperasi sangat penting.

"Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar. Saya kira semua orang tahu bahwa koperasi itu adalah saka guru kita. Jadi tidak mungkin Jokowi berkata seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, sebuah desa sebaiknya memiliki badan usaha milik desa. Bentuk yang paling ideal dari badan usaha ini adalah koperasi.

Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya kemandirian desa. Pemerintah perlu fokus membangun desa pada suatu industri tertentu. "Kita ingin agar ternak yang ada di desa, yang disubsidi ditempatkan di satu tempat, satu kandang sehingga nantinya dari produksi sapi ini memproduksi kotoran dan kotoran ini bisa diarahkan pada sebuah energi, eshingga di desa bisa swasembada energi dan swasembada daging," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com