Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Kampanye Jokowi-Kalla di Bulan Ramadhan

Kompas.com - 29/06/2014, 15:26 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tjahjo Kumolo, Ketua tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla mengatakan, strategi kampanye di Bulan Ramadhan ini tidak begitu berbeda dengan kampanye-kampanye sebelumnya. Meski demikian, menurut Tjahjo, Jokowi dan Kalla tidak ingin kampanyenya merusak suasana Ramadhan.

"Dua figur akan menyesuaikan iklim suasana Ramadhan. Kami tidak ingin kampanye yang merusak suasana, kenikmatan sebagai umat yang berpuasa. Ya, biasa saja kampanye, dialog, mendengar, sentuhan kepada masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (29/6/2014).

Selain itu, kata Tjahjo, tim kampanye akan membagi-bagikan sejumlah brosur yang mendidik kepada pondok-pondok pesantren, serta kepada masyarakat yang selesai menjalankan shalat taraweh.

"Saya kira sama, tidak ada hal-hal khusus yang akan dilakukan, intinya Beliau ingin langsung turun," tambah Tjahjo.

Selama sisa waktu kampanye yang tinggal beberapa hari lagi, kata Tjahjo, pihaknya tetap berupaya mengumpulkan suara dari swing voter atau massa mengambang. Momen debat capres-cawapres yang tinggal dua kali lagi, diharapkannya bisa menjadi sarana bagi masyarkat untuk mengenal visi misi dan sosok Jokowi-Kalla.

Di samping itu, tim kampanye akan terus memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengenalan Jokowi-Kalla kepada masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Tjahjo juga optimistis Jokowi-Kalla memenangkan pilpres Juli mendatang.

"Kami tidak ingin berandai-andai atau meramal (menang berapa persen), tapi kami optimistis. Satu suara saja, yang penting menang," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com