Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poempida: "Drone" Jokowi Bukan untuk Perang

Kompas.com - 26/06/2014, 10:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah, menampik drone atau pesawat tanpa awak yang akan dicanangkan capres Joko Widodo digunakan untuk berperang. Ahli aeronautika ini mengatakan, drone dapat digunakan untuk memudahkan pemantauan geografis dan meminimalisasi pencurian aset negara.

"Dalam konteks Jokowi, drone itu dibeli tentu bukan dimaksudkan untuk berperang, melainkan mengamankan wilayah maritim Indonesia yang selama ini kekayaan alamnya dijarah orang asing," ujar Poempida dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/6/2014).

Poempida menjelaskan, penggunaan drone akan meminimalisasi kerugian negara atas eksploitasi sumber daya alam ilegal yang ditaksir mencapai Rp 300 triliun per tahun. Drone akan berfungsi sebagai "mata-mata" untuk mengawasi situasi darat maupun permukaan laut.

Poempida mengatakan, drone tersebut akan dilengkapi kamera canggih yang mampu memperbesar gambar hingga 200 kali sehingga pergerakan sekecil apa pun akan terpantau.

Dalam suatu diskusi di Jakarta, mantan politisi Golkar itu menjelaskan, ukuran drone sekitar satu per delapan dari ukuran pesawat tempur biasa. Harganya pun, kata Poempida, relatif murah, yakni Rp 20 miliar per unit, tergantung pada perlengkapan yang dipasang pada drone tersebut. "Hitung-hitungan saya, kalau Jokowi serius, akan ada 100 drone kita sebar yang meng-cover seluruh wilayah. Dibandingkan dengan potensi kehilangan sumber daya, ini lebih murah," ujarnya.

Poempida menyebutkan keuntungan Indonesia menggunakan drone, seperti memantau lokasi-lokasi yang rawan terjadi pencurian sumber daya alam, mendeteksi hutan gundul, dan juga membedakan sumber daya mineral. "Malam hari bisa night vision, jadi di daerah perbatasan bisa dikontrol kapan saja," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com