Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: "Drone" Itu Alat untuk Membunuh, Tidak Tepat Digunakan

Kompas.com - 25/06/2014, 17:04 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat militer asal Universitas Muhammadiyah Malang, Muhajir Effendi, mengatakan, ide calon presiden Joko Widodo untuk menggunakan pesawat tanpa awak atau drone untuk menjaga perairan Indonesia dinilai kurang tepat. Pasalnya, kata dia, drone adalah pesawat untuk membunuh musuh.

"Drone lebih cocok untuk operasi militer, terutama untuk serangan darat atau ground attack, bukan untuk wilayah perairan," kata Muhajir saat dihubungi, Rabu (25/6/2014).

Dia pun menambahkan, untuk menjaga perairan, Indonesia sebaiknya menggunakan kapal pengangkut dan pendarat pesawat (aircraft carrier and landing ship). Kapal ini, ujar Muhajir, nantinya dilengkapi pesawat intai dan pesawat tempur yang memiliki kemampuan short take off and vertical landing (STOVL).

Menurut Muhajir, pengamanan perairan tidak terkait dengan perang, tetapi pengamanan jalur. Fungsi drone, ucap dia, bukan untuk menangkap pelanggar hukum.

"Tidak perlu alat pembunuh seperti drone. Tapi yang penting alat untuk mengintai, menyergap, dan mengeksekusi. Lalu ditangkap dan diadili," imbuhnya.

Sebelumnya, calon presiden Indonesia Joko Widodo ingin mengandalkan pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone untuk menjaga perairan Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia.

Jokowi menyebutkan, drone itu akan ditempatkan untuk memantau wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pusat pengoperasiannya dapat dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Penggunaan drone, kata Jokowi, juga dapat difungsikan sebagai alat pertahanan ekonomi maupun keamanan. Ada tiga tujuan dari pengoperasian pesawat nirawak itu, yakni sebagai fungsi pertahanan, untuk mengawasi praktik pencurian ikan, dan mengawasi pencurian kayu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com