Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muchdi PR Bantah Terlibat Penculikan Tim Mawar

Kompas.com - 25/06/2014, 16:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mayjen TNI (purn) Muchdi Purwoprandjono (PR) membantah dirinya terlibat dalam Tim Mawar terkait penculikan aktivis pada tahun 1998 lalu. Menurut pengacara Muchdi, Muhammad Fathir, saat penculikan kerusuhan terjadi, Muchdi belum mengemban tugasnya sebagai Danjen Kopassus.

"Pak Muchdi tidak terlibat Tim Mawar, saat itu dia masih menjabat sebagai Pangdam di Tanjungpura," kata Fathir dalam konferensi pers di Hotel Interkontinental, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2014) siang.

Hal tersebut disampaikan Muchdi, membantah pernyataan pengacara Elza Syarief. Sebelumnya, Elza mengatakan, Muchdi-lah yang menjabat sebagai Danjen Kopassus saat penculikan aktivis dan harus bertanggung jawab, bukan Prabowo Subianto.

Adapun Prabowo menjabat Danjen Kopassus hingga Maret 1998 yang kemudian digantikan oleh Muchdi. Elza juga menuding, karena penculikan itulah Muchdi diberhentikan melalui sidang Dewan Kehormatan Perwira.

"Beliau tidak pernah diperiksa dan terperiksa, apalagi sampai adanya info diberhentikan dari TNI. Sampai dengan 2001 itu dia masih menjabat sebagai wairjen TNI. Kalau diberhentikan saat jadi danjen artinya tidak ada jabatan lagi. Sampai 2003 ia masih menjabat di BIN," tegasnya.

Fathir pun meminta Elza segera mengklarifikasi ucapannya. Jika tidak, pihaknya akan membawa kasus ini lebih lanjut ke proses hukum. Dia juga meminta media massa untuk tidak mengutip berita dari sumber yang tidak kredibel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com