Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pecat Kader Pendukung Jokowi-JK, Golkar Dinilai Otoriter

Kompas.com - 24/06/2014, 18:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga, menyesalkan keputusan partainya memecat kader-kader Golkar yang mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut Andi, pemecatan tersebut menunjukkan keotoriteran Golkar yang tidak menghargai sikap politik kader-kadernya.

“Saya sangat menyesalkan pemecatan yg telah dilakukan oleh DPP Golkar atas teman-teman Golkar yang mendukung Jokowi-JK, ini bentuk otoriterisme yang seharusnya tidak perlu ada di zaman demokrasi seperti ini,” ujar Andi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (24/6/2014).

Andi mengatakan, pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi. Sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tersebut, kata Andi, telah "mengebiri" hak asasi para kader dalam kebebasan berpendapat.

“Itu melanggar prinsip-prinsip HAM. Apalagi dalam sistem politik kita partai hanya merupakan syarat administrasi saja dalam pencalonan capres sebagaimana yang diatur undang-undang,” pungkasnya.

Andi menambahkan, pemecatan kader Golkar telah mencoreng citra Golkar sebagai partai yang paling demokratis dan matang dalam urusan perbedaan pandangan politik. Andi menuding ada pihak yang memengaruhi Aburizal dalam mengambil keputusan tersebut.

Andi berharap, demokratisasi dalam perbedaan pandangan politik hendaknya dapat diterapkan di seluruh partai politik. Seharusnya, imbuh Andi, partai politik memberikan teladan bagi masyarakat untuk menghargai segala bentuk perbedaan pandangan.

Sebelumnya, Partai Golkar secara resmi memecat tiga kadernya karena mendukung pasangan Jokowi-JK. Ketiganya adalah anggota fraksi Partai Golkar DPR RI, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah.

Partai Golkar dalam pilpres kali ini memutuskan untuk berkoalisi dengan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Adapun Andi merupakan Ketua Departemen Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com