Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-JK: Capres yang Konsen dengan Isu Palestina Hanya Jokowi

Kompas.com - 23/06/2014, 20:59 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Media Center Jokowi-Jusuf Kalla, Zuhairi Misrawi, menyebut bahwa Jokowi adalah satu-satunya capres yang konsen terhadap isu Palestina. Jika pihak Prabowo-Hatta mengklaim memiliki kepedulian dengan masalah Palestina, ia menilainya sebagai sebuah distorsi. 

"Jika pihak Prabowo punya kepedulian dengan masalah Palestina, itu sebuah distorsi. Karena kita tidak pernah mendengar itu," ujar Zuhairi, saat menggelar jumpa pers di Media Center Tim Kampanye Nasional JKW4P, di Jalan Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014).

Zuhairi mengatakan, pernyataan Jokowi yang mengungkapkan dukungan kepada Palestina dalam debat ketiga capres, Minggu (22/6/2014) malam, merupakan langkah yang sangat strategis. Jika Prabowo juga membela Palestina, kata dia, seharusnya capres dengan nomor urut satu itu mempunyai kesempatan untuk lebih dulu menyampaikannya.

Ia melanjutkan, ada dua langkah yang dapat dilakukan Jokowi-JK untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Pertama, mendorong rekonsiliasi di antara faksi-faksi politik di Palestina, terutama dalam rangka merumuskan kesepakatan politik yang dapat diterima kedua pihak. Kedua, menggunakan diplomasi dengan negara-negara Barat agar Palestina mendapatkan pengakuan penuh dari PBB sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan, ada empat priorotas dalam bidang politik luar negeri yang akan dilakukannya bersama JK jika nantinya memimpin Indonesia. Keempat prioritas itu menyangkut perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan sumber daya maritim, produktivitas dan daya saing, serta keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia. Upaya untuk memerdekakan Palestina masuk dalam program Jokowi-JK dalam menjaga ketertiban dunia.

Untuk mewujudkan empat prioritas itu, Jokowi menyatakan akan menerapkan tiga strategi melalui hubungan antara pemerintah, hubungan para pelaku bisnis dua negara, dan hubungan antarmasyarakat antarnegara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com