Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuding Survei Dibayar Jokowi, Fadli Zon Harus Buktikan Ucapannya

Kompas.com - 22/06/2014, 18:55 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Harian Kompas membantah tudingan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahwa survei yang dilakukan Litbang Kompas dibayar Joko Widodo. Fadli Zon tidak bisa asal tuding dan harus membuktikan ucapannya tersebut.

"Kami melakukan survei sudah lama dan selama ini membiayai sendiri," ujar Budiman Tanuredjo, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas di Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Budiman menambahkan, Kompas meminta Fadli Zon membuktikan tudingannya tersebut. Tentu Fadli tidak bisa asal berkomentar tanpa bukti-bukti ada pihak lain yang membayar survei tersebut, berapa besar, dan kepada siapa dibayarkan.

Menurut Budiman, Litbang Kompas selama ini rutin melakukan survei dengan biaya sendiri untuk mendukung kegiatan jurnalismenya.

"Ini adalah upaya Kompas memberikan jurnalisme presisi dengan jajak pendapat, quick count, dan survei pendapat umum," ujar Budiman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fadli mengatakan, survei Litbang Kompas maupun lembaga survei lainnya yang menempatkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di posisi kedua adalah pesanan dari kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Fadli yakin Prabowo-Hatta sekarang sudah bisa melampaui Jokowi-JK seperti diumumkan beberapa lembaga survei lain.

Survei terakhir Litbang Kompas yang dimuat di Kompas edisi Sabtu (21/6/2014), menempatkan Jokowi-JK di peringkat pertama dengan 42,3 persen, sementara Prabowo-Hatta dengan 35,3 persen. Pemilih yang belum menentukan pilihan 22,4 persen.

Dalam keterangannya, Litbang Kompas menyatakan bahwa survei ini dilakukan 1-15 Juni 2014 kepada 1.950 responden di 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampling error penelitian dalam kondisi sederhana diperkirakan kurang lebih 2,2 persen, sementara nonsamping error dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com