Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Persilakan Kasus "Obor Rakyat" Diproses secara Hukum

Kompas.com - 18/06/2014, 15:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD mengaku, belum mengetahui rencana kuasa hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman, yang ingin membantu pemimpin redaksi dan redaktur tabloid Obor Rakyat.

"Saya belum tahu, itu ada tim sendiri yang kerja. Saya belum tahu," kata Mahfud di Rumah Polonia, Rabu (18/6/2014).

Sebelumnya, tim advokasi Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Pemred Obor Rakyat SB dan redaktur Obor Rakyat, DS, ke Bareskrim Polri pada Senin (16/6/2014). Keduanya dianggap menyebarkan kebencian atas dasar SARA. Mereka juga meminta Polri menelusuri jaringan di balik pembuatan dan penyebaran tabloid tersebut.

Mahfud enggan berkomentar saat ditanya apakah ada unsur kampanye hitam terdapat dalam tabloid itu. Menurut dia, jika redaksi tabloid tersebut terbukti bersalah, maka ia meminta agar aparat dapat segera menindaknya. "Enggak tahu saya. Kalau memang salah, biar diproses secara hukum," katanya.

Sebelumnya, Habiburokhman mengaku iba atas kasus yang menimpa pemimpin redaksi dan redaktur tabloid Obor Rakyat yang dilaporkan ke polisi. Ia menyatakan bersedia membantu keduanya.

"Obor Rakyat tidak ada apa-apanya, beda dengan fitnah. Kalau ada yang minta ke saya dari teman-teman Obor Rakyat, saya bersedia membantu," ujar Habiburokhman di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Habiburokhman mengatakan, orang-orang di balik pembuatan Obor Rakyat telah disudutkan oleh kubu pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan pengajuan laporan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Tindakan tersebut dianggap berlebihan oleh Habiburokhman. "Jangan mentang-mentang mereka dekat dengan polisi, jadi lapor ke polisi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com