Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemred "Obor Rakyat" Muncul, Ini Tanggapan Kubu Jokowi-JK

Kompas.com - 14/06/2014, 21:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Salah satu anggota tim hukum pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Alexander Lay tidak sependapat dengan pernyataan pemimpin redaksi "Obor Rakyat" Setiyardi Budiono soal isi dari tabloid tersebut. Pihaknya akan mengambil langkah hukum atas kasus tersebut.

Pertama, Alex menyayangkan atas pernyataan Setiyardi dalam talkshow, Sabtu pagi, yang menyatakan, Obor Rakyat itu adalah produk jurnalistik. Hal itu, berbeda dengan tafsiran Dewan Pers yang menyatakan bahwa tabloid itu bukanlah termasuk produk jurnalistik.

"Obor Rakyat harus dianggap setara dengan selebaran gelap. Isinya jelas-jelas memfitnah Joko Widodo," ujar Alex dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Sabtu (14/6/2014) malam.

Apalagi, lanjut Alex, alamat yang dicantumkan dalam tabloid tersebut fiktif. Alex juga menilai tabloid itu sengaja diterbitkan dan diedarkan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden demi menjelek-jelekan nama Jokowi.

Alex memastikan akan melaporkan Setiyardi dan rekan yang terkait penerbitan tabloid itu ke Mabes Polri. Pelaporan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 16 Juni 2014 pagi.  Pihaknya akan melaporkan pihak-pihak yang terkait dengan tindakan pidana pencemaran nama baik dan fitnah.

"Kami berharap Mabes Polri menindaklanjuti laporan kami segera untuk menghentikan praktik kampanye hitam yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dalam pilpres 2014," lanjut Alex.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid atas nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid yakni menghujat Jokowi-JK tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.

Dalam tabloid edisi kedua itu, berita utamanya mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan. Di dalamnya penulis menyangkutpautkan Jokowi dengan kasus bus Transjakarta, kemudian disebut juga bahwa Jokowi pro maksiat dan sejumlah isu SARA.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo menegaskan bahwa tabloid Obor Rakyat bukan produk jurnalistik. Pihaknya siap membantu pihak yang dirugikan untuk menyeret oknum wartawan yang berkaitan ke ranah hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com