Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertanyaan dalam Debat Capres Harus Lebih Konkret

Kompas.com - 11/06/2014, 08:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi Pemilihan Umum diminta memperbaiki pelaksanaan debat pemilu presiden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dinilai tidak konkret sehingga jawaban kandidat tidak konkret dan tidak menyentuh persoalan masyarakat.

"Pertanyaan yang dibuat oleh KPU terlalu panjang. Penjelasan moderator tidak membuat kedua pasangan calon menjawab dengan tetap. Terdapat unsur pertanyaan yang kurang konkret sehingga membuat jawaban melebar," ujar Deputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Rabu (10/6/2014).

Pada empat debat tersisa, DKPU diminta membuat pertanyaan yang lebih konkret. Menurut MAsykurudin, pertanyaan dapat diawali dengan kasus-kasus kunci yang terjadi selama ini sehingga masyarakat dapat memilih dan mengukur kualitas jawaban dan keberpihakan calon.

Ia juga mengkritik jawaban pasangan calon yang tidak fokus terhadap topik debat. Kedua pasangan calon dinilai tidak menggunakan waktu yang terbatas secara maksimal dan tidak menjawab poin per poin pertanyaan moderator.

"Ini menyulitkan masyarakat pemilih untuk menangkap maksud dari jawaban secara mudah dan tepat," katanya.

KPU telah menggelar debat pertama pasangan capres-cawapres, Senin (9/6/2014). Debat dimoderatori oleh ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang mengajukan pertanyaan dalam enam segmen.

Debat perdana calon presiden dan wakil presiden mengambil tema "Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum". Masih tersisa empat debat lagi dengan tema sebagai berikut:

1. 15 Juni: Debat capres disiarkan Metro TV dan Bloomberg dengan Tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
2. 22 Juni: Debat capres disiarkan TV One dan ANTV dengan Tema Politik Internal dan Ketahanan Nasional.
3. 29 Juni: Debat cawapres disiarkan RCTI, MNCTV, dan Global dengan Tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek.
4. 5 Juli: Debat capres dan cawapres disiarkan TVRI dan Kompas TV dengan Tema Pangan, Energi, dan Lingkungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com