Hatta: Dalam Berlakukan Hukum, Jangan Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah - Kompas.com

Hatta: Dalam Berlakukan Hukum, Jangan Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah

Indra Akuntono, Sabrina Asril
Kompas.com - 09/06/2014, 22:06 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa saling berpegangan tangan saat mengikuti acara Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Jakarta, Selasa (3/6/2014). Deklarasi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum ini menandai dimulainya masa kampanye pilpres dari 4 Juni hingga 5 Juli 2014.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Calon wakil presiden nomor urut satu, Hatta Rajasa, menyatakan pentingnya perlakuan hukum bagi semua warga negara. Hatta mengaku tidak setuju dengan adanya perlakuan khusus ataupun diskriminasi dalam penegakan hukum. Pernyataan Hatta ini menjawab pertanyaan dari calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo.

"Pak JK (Jusuf Kalla) dan Jokowi, salah satu hal yang mendasar menyangkut hak-hak warga negara kita, jangan sampai ada diskriminasi dalam memberlakukan hukum. Istilahnya jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Mereka harus sama, siapa pun," ujar Hatta dalam acara Debat Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, tidak ada yang namanya diskriminasi dalam pelaksanaan Pancasila. Oleh karena itu, Hatta menyatakan apabila dirinya dan pasangannya, Prabowo Subianto, diberikan kepercayaan oleh rakyat, mereka akan mencermati betul persoalan diskriminasi dalam penegakan hukum ini. Tak hanya di bidang hukum, Hatta juga menyatakan akan menaruh perhatian terhadap peluang diskriminasi akses kepada sumber kemakmuran, pendidikan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan.

"Masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan kepada warga negara kita," ucap Hatta.

Sementara itu, terkait persoalan diskriminasi, Prabowo menilai perlunya pendidikan di semua jajaran agar ada pemahaman yang cukup dalam penegakan hak asasi manusia. "Perlu ada pendidikan di semua aparat, para pejabat, karena sering petugas diberi perintah kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politik kurang menguntungkan, akhirnya petugaslah yang disalahkan. Ujungnya pendidikan," kata Prabowo.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIndra Akuntono, Sabrina Asril
EditorLaksono Hari Wiwoho
Komentar

Close Ads X