Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rekrutmen di Partai Harus Diubah demi Kepentingan Rakyat

Kompas.com - 09/06/2014, 21:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menyebut pola rekrutmen di partai harus diubah. Ia mengingatkan penunjukan di partai harus sesuai dengan kinerja dan prestasinya sehingga kepentingan rakyat didahulukan.

"Menurut kami, yang paling penting parpol harus berani merombak. Ada pola rekrutmen yang baru, harus jelas siapa yang terbaik itu diajukan seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi dijadikan capres karena ada rekam jejak dan prestasi menurut saya," kata Jokowi dalam debat capres di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).

Jawaban Jokowi ini menanggapi pertanyaan dari moderator Zaenal Arifin Mochtar terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang sangat mahal. Zainal pun menanyakan komitmen para kandidat capres dan calon wakil presiden apabila ada partai politik yang menjadi mitra koalisinya ternyata terjerat dalam kasus korupsi.

Jokowi kemudian memaparkan visi dan misinya yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan bagi-bagi kursi.

"Kita kedepankan kepentingan rakyat, bukan bagi-bagi kursi di awal, bagi-bagi 'kue' di awal. Sejak awal kami sampaikan koalisi harus kerja sama yang ramping," papar Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga memaparkan cara supaya biaya politik tidak mahal, yakni dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pendanaan.

"Kami ingin dapat dukungan pendanaan dari rakyat. Karena itu, ada rekening gotong royong. Ini agar kami tidak dapat ditekan oleh siapa pun karena ini terbuka dan transparan," sebut Jokowi.

Pada akhir pemikirannya, Jokowi mengingatkan dirinya yang dijadikan capres dari PDI Perjuangan merupakan salah satu contoh bahwa tidak perlu ketua umum yang menjadi capres, tetapi orang yang dinilai terbaik.

"Tradisi yang baru ini harus kita mulai, yang menjadi capres tidak perlu ketua umum partai. Ini tradisi baru yang mesti kita mulai. Nanti yang maju itu yang terbaik, bukan ketua partai," tutup Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com