Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Pastikan Tak Ada Pengerahan Pasukan Memihak Salah Satu Capres

Kompas.com - 06/06/2014, 20:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie menegaskan, Kepolisian RI akan selalu bersikap netral selama pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Polri dilarang masuk ke dalam ranah praktik politik praktis, terlebih berpihak terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Secara institusi sampai ke polsek, itu tidak ada yang boleh berpihak. Semuanya netral karena tugas Polri itu hanya mengamankan jalannya pemilu sebagai mekanisme politik lima tahunan," kata Ronny di Mabes Polri, Jumat (6/5/2014).

Ronny memastikan tidak ada instruksi ke jajaran di bawah Polri untuk menggalang dukungan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung pada kontestasi Pilpres 2014. Instruksi yang diberikan adalah untuk tetap netral melaksanakan pengamanan kepada semua calon secara proposional dan profesional sesuai dengan undang-undang.

Ia mengimbau kepada masyarakat apabila mengetahui ada oknum kepolisian yang melakukan pendataan maupun mengajak agar memilih calon tertentu untuk dapat segera melaporkannya kepada Polri. Menurutnya, ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada anggota yang tidak dapat menjalankan instruksi yakni agar Polri netral selama pemilu.

"Apabila ada pelanggaran, berarti Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, termasuk disiplin. Apabila dia (melakukan tindakan) pidana, maka UU Pemilu atau UU lain yang diterapkan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Nasional
Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Nasional
Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo

Nasional
Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Lawatan ke Perancis, KSAU Tinjau Produksi Teknologi Radar GCI yang Bakal Perkuat TNI AU

Nasional
Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Usul Bentuk Satgas, Sukamta: Kalau Tidak Merasa Bersalah Atas Kehilangan Data, Berarti Penyelenggara Negara Sakit

Nasional
Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Serangan Siber Berulang, Anggota DPR Desak BSSN Diisi Sosok Mampu dan Kompeten

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

Nasional
Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Banyak Serangan Siber, TB Hasanuddin: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com