Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sindir Pemimpin yang Hidup Mewah

Kompas.com - 05/06/2014, 15:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAYAPURA, KOMPAS.com -- Calon presiden Joko Widodo melontarkan sindiran kepada pemimpin yang hidup bergelimang harta sehingga tidak pernah merasakan apa yang dirasakan rakyat miskin. Dalam kampanye terbuka di GOR Waringin, Jayapura, Papua, Kamis (5/6/2014), Jokowi mengaku lahir di permukiman kumuh tepi sungai di Solo. Keluarganya tiga kali terkena tindakan penggusuran oleh pemerintah kota setempat.

"Sekarang ada pemimpin yang menyatakan diri kerakyatan, tapi tidak pernah bertemu rakyat, tidak pernah hidup di lingkungan kumuh, tidak pernah bersentuhan kulit dengan rakyat. Apa itu yang kita inginkan?" ujar Jokowi.

"Baru deh, salaman sama rakyat pas mau pilkada, pas mau pileg, pas mau pilpres," lanjut Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta berstatus nonaktif itu mengatakan, pemimpin sejatinya lahir dari rakyat, mengerti apa yang dibutuhkan rakyat.

Tak heran, lanjut Jokowi, ketika dirinya jadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, kebijakan yang diterapkan pro rakyat. "Waktu jadi wali kota, gubernur, ada Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kalau sudah pegang kartu, sakit, tinggal pergi saja ke dokter," ujar Jokowi.

"Ingat ya, ini sudah saya buktikan. Bukan saya akan, saya akan, tapi sudah," sambung Jokowi.

Pidato Jokowi di GOR tersebut didengar oleh setidaknya sekitar 1.000 orang pendukungnya. Turut hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Komarudin Watubun, dan lain-lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com