Pengerahan Babinsa Arahkan Pilihan Warga Dinilai Cederai Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Romo Benny Susetyo menyayangkan adanya tindakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mengarahkan pilihan warga untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Menurutnya, pengarahan tersebut mencederai Demokrasi.

"Demokrasi harus ditegakkan, harus jauh dari kekerasan dan ancaman. Kalau memang benar ada pengarahan dari aparat, itu sudah menodai dan menciderai aspek Demokrasi," ujar Benny di Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Menurut Benny, penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus segera mengusut tuntas masalah ini. KPU dan Bawaslu, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menjaga pemilu tetap aman dan demokratis.

"KPU dan Bawaslu harus terjun langsung ke lapangan untuk mengecek situasi ini. Esensi Demokrasi adalah bagaimana orang bebas menentukan pilihannya," ujar dia.

Selain itu, tambah Benny, pihak TNI juga harus bertanggungjawab dan memberikan sanksi kepada Babinsa yang melakukan pengarahan. "Aparat keamanan harus netral. Harusnya mereka bisa berbuat diatas segala-galanya. Mereka adalah alat negara dan bukan alat kekuasaan politik," ucap Benny.

Seperti diberitakan, menjelang pemilu presiden, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku Babinsa. Masalahnya, dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.