Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Ajukan Lukman Hakim sebagai Menteri Agama

Kompas.com - 05/06/2014, 12:11 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Partai Persatuan Pembangunan mengajukan Wakil Ketua Umumnya, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai calon menteri agama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PPP menganggap Lukman, yang kini menjabat Wakil Ketua MPR, merupakan orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

"Jika ruang kepercayaan masih ada, PPP mengajukan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menag," tulis Sekretaris Jenderal PPP, Romahurmuziy alias Romy, melalui siaran pers yang diterima, Kamis (5/6/2014).

Menurut Romy, ada dua hal yang mesti dipertimbangkan untuk mengisi posisi Menag. Pertama, kebutuhan dan pengalaman manajerial yang paripurna pada lingkup persoalan kementerian agama. Kedua, kebutuhan pribadi yang bersih dan berintegritas mengingat persepsi negatif terkait kementerian tersebut.

Romy menuturkan, Lukman pernah duduk di komisi agama sebagai anggota dewan. Selain itu, Lukman adalah putra Saifuddin Zuhri, yang menjadi Menag periode 1962-1967.

"Dia juga dikenal sebagai pribadi yang berintegritas dan memiliki pergaulan yang luas selama memimpin sebagai Ketua Fraksi PPP DPR maupun Wakil Ketua MPR RI," ujarnya.

Meski demikian, kata Romy, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan siapa yang akan dipilih kepada SBY lantaran menjadi hak prerogatif presiden.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengundurkan diri sebagai Menteri Agama setelah terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Untuk sementara, Kementerian Agama dipegang oleh Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com