"Hal ini menunjukkan, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelayanan publik pada layanan tersebut yang merupakan celah terjadinya pemerasan atau suap," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (3/6/2014).
Oleh karena itu, KPK meminta capres dan cawapres untuk memasukkan perbaikan infrastruktur sebagai salah satu program mereka. Selain infrastruktur, ada tujuh agenda lain yang dititipkan KPK kepada capres-cawapres, yakni reformasi birokasi dan perbaikan administrasi kependudukan, khususnya perbaikan dalam pengelolaan APBN dan APBD, agenda pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara, agenda ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan aparat penegak hukum, agenda untuk mendukung pendidikan nilai integritas dan keteladanan, agenda perbaikan kelembagaan partai politik, dan agenda peningkatan kesejahteraan sosial.
Delapan agenda yang dititipkan KPK dalam buku putih ini akan diserahkan oleh pimpinan KPK kepada capres dan cawapres dalam acara Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Hotel Bidakara pada Selasa (3/6/2014) malam ini.
"Langkah ini merupakan bentuk komunikasi konstruktif serta inisiatif KPK dalam menyampaikan sejumlah gagasan kepada dua pasangan calon atas yang didasarkan pada cita-cita sejati untuk membangun Indonesia yang berdaulat, bermartabat, berkeadilan sejahtera, dan bebas dari korupsi," tutur Johan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.