Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Jokowi-JK Bantah Kerahkan Intel di Masjid-masjid

Kompas.com - 01/06/2014, 12:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah kabar yang beredar di sejumlah media, termasuk media sosial, tentang rencana menempatkan petugas intelijen di semua masjid di Indonesia. Kabar tersebut dianggap sebagai bentuk kampanye hitam yang ingin memperkeruh suasana jelang bergulirnya Pemilu Presiden 2014.

"Kami sering menjadi korban operasi khusus dan PDI-P sama sekali tidak memiliki intel dan tidak ada keinginan menempatkan intel di tempat ibadah," kata Ketua DPP PDI-P Hamka Haq dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/6/2014) siang.

Ia menjelaskan, PDI-P hanya memiliki kader dan simpatisan yang loyal dan sebagian besar adalah rakyat marhaen. Seluruh kader dan simpatisan itu ditempa dengan baik oleh partai agar ideologinya sejalan dan karakternya terbentuk dengan baik.

Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia itu juga menegaskan, Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diusung poros koalisi PDI-P dalam Pilpres 2014 juga akan menjadikan masjid sebagai tempat yang suci, terhormat, dan sumber energi untuk kemaslahatan umat. Ia menjamin bahwa Jokowi-JK dan seluruh tim pemenangannya tak akan pernah menjadikan masjid sebagai tempat kampanye.

"Mereka yang menggunakan tempat ibadah sebagai tempat penyiaran berita-berita yang tidak berdasarkan fakta, bahkan cenderung fitnah, justru telah menodai tempat suci itu," ujarnya.

Hamka menambahkan, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla tak pernah sekali pun membawa organisasinya itu untuk kepentingan politik. Bahkan dengan tegas, JK melarang seluruh anggotanya menggunakan DMI sebagai alat politik, termasuk menggalang dukungan untuk dirinya.

"Marilah bersama kita jaga seluruh tempat ibadah untuk tidak disalahgunakan. Beliau berdua (Jokowi-JK) percaya, siapa yang mengobarkan kebencian di tempat suci, tidak akan mendapat dukungan dari rakyat," ujar Hamka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com