KPI Temukan Stasiun TV Tidak Netral dalam Pilpres, Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengklaim telah memberi peringatan kepada semua lembaga penyiaran televisi terkait isi siaran menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. KPI menemukan kecenderungan lembaga penyiaran tidak netral dalam pilpres.

"KPU Pusat mengeluarkan surat peringatan kepada semua lembaga penyiaran. Kami lihat ada ketidaknetralan yang tidak berimbang tentang pasangan calon presiden tertentu," kata Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Fajar Arifianto Isnugroho seusai rapat koordinasi persiapan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (30/5/2014).

Ia mengatakan, ketidaknetralan itu tampak pada frekuensi dan durasi penayangan iklan dan berita terkait calon tertentu dan menguntungkan calon yang bersangkutan. Namun, dia tidak menyebutkan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden yang diuntungkan itu. Ia tidak menyebutkan media mana yang cenderung tidak netral dalam pemberitaan pilpres.

Terkait isi pemberitaan yang dinilai tidak netral, kata Fajar, pihaknya berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menertibkannya. "Ini karena ada potensi pelanggaran jurnalistik," kata Fajar.

Dengan penertiban tersebut, pemilih diharapkan bisa mendapatkan informasi yang berimbang terkait dua pasangan bakal capres dan cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2014.

Secara terpisah, staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Ade Armando, meminta agar KPI memberikan teguran kepada stasiun televisi TV One. Ia menilai TV One sudah jauh meninggalkan obyektivitas pemberitaan karena hanya memberitakan salah satu kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden secara berlebihan. Ia juga menilai, stasiun televisi tersebut memojokkan kandidat capres-cawapres lain tanpa memberi ruang hak jawab secara proporsional.

"Saya meminta KPI menegur TV One mengenai siaran-siaran yang sarat dengan kepentingan pasangan capres-cawapres tertentu dan mendiskreditkan pasangan capres-cawapres lainnya karena frekuensi siaran adalah milik publik, bukan milik partai politik, pengusaha, atau komunitas tertentu," kata Ade dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat.