Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu di Ukraina Dikawal Pengamanan Ketat

Kompas.com - 25/05/2014, 18:05 WIB
Tri Wahono

Penulis


KIEV, KOMPAS.com
 — Pemilihan umum pertama di Ukraina setelah krisis politik digelar pada Minggu (25/5/2014) untuk memilih presiden baru lima tahun ke depan. Pemilihan umum dilakukan dengan pengamanan ketat.

Lebih dari 35,5 juta orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih di Ukraina diperkirakan memberi suara mereka dalam pemilihan umum mulai pukul 08.00 waktu setempat atau 12.00 WIB hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Pemerintah telah mengerahkan sebanyak 55.700 petugas polisi dan 20.000 relawan untuk menjamin ketenangan masyarakat di 34.000 tempat pemungutan suara di seluruh negeri tersebut.

"Kami berada di sini untuk memastikan pemungutan suara diselenggarakan secara aman dan lancar," kata seorang penjaga keamanan, di salah satu TPS.

Langkah pengamanan tambahan telah dilakukan di wilayah Lugansk dan Donetsk di bagian timur negeri itu, yang telah terperosok ke dalam kekacauan setelah protes anti-pemerintah.

"Semuanya disiapkan secara rapi, sekarang kita akan melihat perkembangan pemungutan suara," kata pengamat NATO Deroon.

Sebanyak 21 calon presiden bersaing untuk memperebutkan kursi presiden. Mantan perdana menteri Yulia Tymoshenko dan pengusaha Petro Poroshenko tampil sebagai pesaing utama.

Sebanyak 3.500 pengamat internasional, termasuk diplomat dari Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) dan wakil dari 19 negara dijadwalkan memantau proses pemungutan suara tersebut.

Pemilihan umum dini diserukan tiga bulan setelah mantan Presiden Viktor Yanukovych dipaksa meletakkan jabatan pada Februari dan melarikan diri ke Rusia segera setelah peristiwa itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com