Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Pendukung Jokowi-JK Dibentuk

Kompas.com - 24/05/2014, 19:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 100 orang relawan Jokowi-Jusuf Kalla berkumpul di Hotel Sahid Jaya, Sabtu (24/6/2014) malam. Mereka mendeklarasikan diri sebagai Koordinator Nasional Relawan Keluarga Nusantara Jokow-JK yang akan jadi motor pemenenangan Jokowi-JK di berbagai daerah.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah nama beken masuk dalam jajaran pengurus komunitas relawan itu. Misalnya, politisi senior Partai Golkar Aksa Mahmud yang juga adik ipar JK, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Erwin Aksa, dan Ketua Baitul Muslimin (ormas sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Hamka Haq.

Ketua Kornas Jokowi-JK Muchlis Patahna mengatakan, mulanya komunitas ini berawal dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang ingin mendukung Jokowi-JK. Lantaran ingin meluaskan komunitas dan menjaring beragam etnis dan profesi, sejumlah anggota KKSS pun berinisiatif membentuk Relawan Keluarga Nusantara.

"Untuk memenangkan Jokowi-JK, kami membentuk tim di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa," ujar Muchlis saat dijumpai di lokasi acara, Sabtu malam.

Muchlis mengklaim sudah ada 9 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia yang bergabung dalam gerakan ini. Mereka, lanjut Muchlis, akan intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai sosok Jokowi-JK.

Dalam melakukan sosialisasi, Muchlis juga menuturkan timnya akan menghindari sebisa mungkin kampanye hitam yang bisa berdampak memberikan ekses negatif dalam proses mengantarkan Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

"Relawan keluarga nusantara Jokowi-JK adalah sebagai salah satu motor penggerak gerakan pemenangan Jokowi-JK akan menyasar, mempengaruhi seluruh etnis, ragam profesi, warna partai di wilayah masing-masing," ucap Muchlis.

Adapun dalam komunitas ini, Aksa Mahmud dan Hamka Haq bertindak sebagai Pembina. Sementara Erwin Aksa, Mohammad Taha, Hasanuddin Massaile, Frederick Batong, Andi Ridwan Wattiri, dan Ariefuddin Pangka sebagai Dewan Penasihat.

Sementara pada jajarangan pengurus harian yakni Muchlis Patahna sebagai Ketua, Andi Indra Kesuma Jakile sebagai Wakil Ketua. Di dalam deklarasi ini, hadir pula Ketua Badan Penelitian Partai Golkar Indra J Piliang, mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu, dan sejarawan Anhar Gonggong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com