PPP Telah Klarifikasi Anggota DPR yang Ikut Rombongan "Haji Gratis"

"Pada saat hal tersebut terungkap ke media 2012 lalu, klarifikasi kami lakukan. Mereka tercatat sebagai rombongan protokoler kementerian saja," kata Romahurmuziy alias Romy, seusai mendampingi bakal calon wakil presiden Hatta Rajasa menemui tokoh Nahdatul Ulama (NU) KH Solahuddin Wahid, Jumat (23/5/2014).

Romy mengatakan, meski berangkat bersama Menteri Agama, mereka tidak menggunakan uang negara, tetapi tetap membayar ongkos haji sesuai biaya yang telah ditetapkan.

"Mereka (rombongan) telah menyampaikan bukti-bukti," ujarnya.

Manfaatkan sisa kuota

Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat diduga ikut dalam rombongan yang memanfaatkan sisa kuota calon jemaah haji 2012/2013. Selain anggota DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan indikasi adanya keluarga menteri dan pejabat Kemenag yang ikut dalam rombongan haji yang memanfaatkan sisa kuota tersebut.

"Ada indikasi ada kuota calon jemaah haji yang diduga digunakan oleh sejumlah nama yang sejumlah nama itu ikut dalam rombongan Pak Menteri Agama," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Namun, Busyro enggan menyebutkan nama-nama anggota DPR maupun keluarga pejabat yang ikut dalam rombongan haji gratis tersebut. Menurutnya, jumlah kuota haji yang disalahgunakan cukup banyak, yakni di bawah 100 orang.

Busyro mengatakan, seharusnya kuota haji ini diprioritaskan untuk calon jemaah haji yang sudah antre bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, lanjut Busyro, kuota ini justru digunakan oleh orang-orang yang berstatus Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai PPIH.

"Kalau tidak memenuhi kriteria petugas haji, berarti abuse of power (penyalahgunaan wewenang) sehingga pasal yang diterapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," sambung Busyro.

Mengenai kemungkinan KPK menjerat pihak yang memanfaatkan kuota calon jemaah haji ini, Busyro mengatakan, hal itu tergantung proses penyidikan nantinya. KPK juga mendalami indikasi gratifikasi berupa kuota berangkat haji yang diterima sejumlah anggota DPR tersebut.