Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Bakrie, dari Capres, Cawapres, hingga Tak Jadi Apa-apa...

Kompas.com - 20/05/2014, 06:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Jumat, 29 Juni 2012, Rapat Pimpinan Nasional III Partai Golongan Karya resmi dibuka. Berlangsung selama tiga hari di Bogor, Jawa Barat, rapat itu antara lain memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi bakal calon presiden Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2014.

Sejak itu pula, pria yang akrab disapa Ical itu mulai meniti kariernya sebagai seorang bakal calon presiden. Waktu itu, masih ada tenggat waktu dua tahun sebelum pemilu presiden dan belum ada partai lain yang sudah memutuskan kandidat yang akan mereka usung untuk ajang itu.

Bak gayung bersambut, Aburizal pun langsung tancap gas. Wajah Aburizal mulai muncul di beragam iklan politik, baik media tradisional maupun elektronik. Nama Aburizal pun kemudian dimunculkan sebagai ARB untuk lebih membuatnya akrab di telinga masyarakat.

Namun, laju Aburizal segera disusul para kompetitornya. Menjelang "garis finis", lawan-lawan kuat semakin terlihat. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang jauh-jauh hari juga mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dari partainya berada selangkah di depan Aburizal.

Joko Widodo dari PDI-P yang paling akhir dideklarasikan bahkan langsung melejit. Hingga 14 Maret 2014, Gubernur DKI Jakarta ini selalu mengelak bila ditanya soal kemungkinan dia menjadi bakal calon presiden dari partainya.

"Peringkat" bakal capres yang dipuncaki Jokowi, disusul Prabowo, dan baru kemudian Aburizal, nyata terpetakan dalam hasil beragam lembaga survei menjelang Pemilu Legislatif 2014. Kehadiran nama-nama kandidat lain tak menggoyahkan urutan ini.

Meski berada di urutan ketiga dengan rentang suara yang cukup jauh dari Prabowo apalagi Jokowi, saat itu Aburizal terlihat masih optimistis untuk bisa menjadi RI-1. Berbagai goyangan yang dilakukan elite Golkar tidak membuatnya gentar untuk tetap berjuang.

"Jokowi kalau mau jadi cawapres saya boleh," begitu misalnya kata Aburizal beberapa hari sebelum pemilu legislatif. Namun, semua berbalik ketika pemilu legislatif usai, perolehan suara dan kursi tercatat, dan poros koalisi mulai memperlihatkan bentuk.

Cawapres

Kesulitan menemukan mitra koalisi, Partai Golkar sempat bergoyang dari dalam. Hingga sehari sebelum masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilhan Umum dibuka, partai ini belum juga mendapatkan satu pun teman untuk bersama-sama mengusung Aburizal bersaing menjadi orang nomor satu di republik ini.

Padahal, PDI-P sudah mendapatkan teman, demikian pula Partai Gerindra. Pilihan yang langsung mengemuka, bila Partai Golkar bergabung dengan dua poros lain itu maka kursi bakal calon presiden harus dilepas. Dua poros lain sudah punya bakal calon presiden sendiri, itu saja alasannya.

Namun, Aburizal bukan tak berusaha. Dia sudah mencoba melakukan komunikasi dengan pimpinan kedua poros itu. Saat bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Aburizal mengatakan sudah ada kecocokan. Saat bertemu Prabowo di Hambalang, Aburizal bahkan menyatakan siap untuk turun posisi menjadi cawapres.

Aburizal juga sudah mencoba bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk poros ketiga. Partai Demokrat menjadi satu-satunya harapan Aburizal karena saat itu partai berlambang mercy ini juga belum menentukan arah koalisi.

Meski demikian, semua pertemuan Aburizal baik dengan Prabowo, Megawati, maupun SBY tampak tak berbuah sebagaimana diharapkan. Maka, pada hari pertama masa pendaftaran pasangan calon di KPU, Minggu (18/5/2014), Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional VI untuk menyiasati keadaan dan kondisi yang sulit ini.

Keputusan Rapimnas yang berlangsung di Jakarta Convention Center itu adalah memperluas wewenang Aburizal. Aburizal dipercaya penuh menentukan arah koalisi Golkar.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com