Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duet Jokowi-JK Tak Dapat Dukungan Golkar

Kompas.com - 19/05/2014, 13:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Golkar mempersilakan Jusuf Kalla maju sebagai bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo. Namun, secara formal, Partai Golkar tidak akan merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-JK.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Istana Negara, Senin (19/5/2014). "Tidak mungkin berhubungan secara formal dengan kubu PDI-P karena tadi malam sudah seperti itu (pertemuan Aburizal dengan Megawati)," kata Agung.

Agung mengakui, saat ini partainya paling berpeluang masuk ke dalam poros pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Gugurnya rencana koalisi PDI-P dengan Partai Golkar juga diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dari pernyataan Hasto tersirat bahwa Partai Golkar menawarkan gaya berpolitik transaksional yang selama ini dihindari PDI-P. Hasto menegaskan, kerja sama politik yang dilakukan PDI-P dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Syarat utamanya adalah komitmen pada pembangunan bangsa dan bukan untuk bagi-bagi kekuasaan.

"Dengan Golkar, pintu sudah dibuka. Namun, ketika uluran tangan tidak menyepakati hal tersebut, maka kerja sama dengan Golkar menjadi tak realistis," kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com hari ini.

Atas dasar itu, PDI-P lebih memilih memantapkan koalisi dengan Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura karena sepakat dengan syarat dan gagasan yang dimunculkan. Koalisi tersebut ia anggap memberikan jaminan bahwa Jokowi dapat memimpin secara merdeka dan jauh dari sandera-sandera politik. "Tidak tersandera oleh berbagai bentuk politik transaksional," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com