Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Tak Mau Bujuk Partai Lain untuk Mendukungnya Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 16/05/2014, 15:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa tidak akan melakukan lobi-lobi politik dalam koalisi agar dirinya dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hatta siap jika pada akhirnya ia batal diputuskan sebagai cawapres untuk Prabowo.

Hatta menyadari bahwa tidak semua pihak akan menyetujui keputusannya maju sebagai pendamping Prabowo. Partai Persatuan Pembangunan, yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap pencapresan Prabowo, meminta agar keputusan tentang cawapres diambil berdasarkan kesepakatan koalisi. Demikian pula PKS, yang belum resmi mendukung Partai Gerindra maupun Prabowo.

"PPP ajukan SDA (Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali), PKS ajukan tiga nama, menurut saya itu bagus. Pak Prabowo tinggal menetapkan, siapa pun itu. Saya enggak khawatir, hari ini dibatalkan pun saya siap," kata politikus yang baru saja mundur dari jabatan Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Saat ditanyakan apakah Hatta akan melakukan lobi-lobi kepada dua partai itu, dia menampiknya. "Enggak perlu lobi-lobi. Kita tidak bisa buat semua orang setuju, that's life," imbuhnya.

Dia menyadari sebelum namanya didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pendamping Prabowo, semua hal bisa saja terjadi.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, partainya bisa saja pindah haluan jika pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Hatta Rajasa dideklarasikan tanpa melibatkan partainya untuk menetapkan calon wakil presiden.

"Koalisi harus dibangun atas kebersamaan visi misi. Kalau tidak sesuai karakter PPP sebagai partai umat, PPP akan pindah ke luar. Lihat situasi dan kondisi PPP. Karena PPP milik umat, maka harus dikonsultasikan dengan umat," kata Ketua DPP PPP Ahmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Jumat (16/5/2014), seperti dikutip Antara.

Dimyati menjelaskan, PPP belum diajak bicara untuk menetapkan siapa figur calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Sementara ini, di internal PPP, baru nama Suryadharma Ali yang diusulkan untuk menjadi cawapres bagi Prabowo. Namun, kalau duet capres-cawapres diputuskan sesuai komitmen koalisi, mau tidak mau, PPP ikut mengusung pasangan tersebut. Sebaliknya, kalau tidak setuju, PPP akan mempertimbangkan untuk menarik dukungan karena pasangan capres-cawapres merupakan dwitunggal. Penarikan dukungan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi terlebih dulu dengan kalangan ulama mengingat PPP merupakan partai milik umat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com