Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut "Nyaleg", Tiga Menteri Gagal ke Senayan

Kompas.com - 14/05/2014, 22:41 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga dari sepuluh orang menteri Kabinet Indonesia Bersatu II gagal melaju ke Senayan sebagai anggota DPR pada Pemilu 2014. Sementara, tujuh menteri lainnya lolos menjadi anggota DPR. Keputusan itu diketahui setelah KPU menetapkan calon anggota DPR RI terpilih dari 77 daerah pemilih yang tersebar di 33 provinsi, dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2014).

Tiga orang menteri yang gagal melaju ke Senayan adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (Partai Demokrat), Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (Partai Demokrat), dan Menteri Pertanian Suswono (Partai Keadilan Sejahtera).

Sementara itu, tujuh orang menteri yang ditetapkan KPU sebagai anggota DPR periode 2014-2019 adalah sebagai berikut.

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Sjarifuddin Hasan (Partai Demokrat, 31.486 suara)
2. Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan (Partai Demokrat, 81.152 suara)
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (Partai Demokrat, 104.682 suara)
4. Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring (PKS, 74.510 suara)
5. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional, 174.144 suara)
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB, 116.694 suara)
7. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (PKB, 69.542 suara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com