Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Berharap Ada Poros Ketiga

Kompas.com - 13/05/2014, 15:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar masih berharap adanya poros ketiga untuk menghadapi dua poros politik yang sudah terbentuk. Namun, terbentuk atau tidaknya poros baru itu bergantung pada keputusan politik Partai Demokrat dan Partai Hanura.

"Yang pasti kita belum menutup semua peluang, termasuk poros ketiga, karena Demokrat masih menunggu dia punya konvensi," kata Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Rully ditanya mengenai tertutupnya kemungkinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi pendamping bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu menyusul kabar rencana deklarasi Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai cawapres bagi mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut.

Dari 10 parpol yang dinyatakan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold), hanya Golkar, Demokrat, dan Hanura yang belum memperlihatkan kepastian untuk berkoalisi. Jika perolehan suara ketiga partai itu digabungkan, jumlahnya mencapai 30,2 persen dengan rincian Golkar 14,75 persen, Demokrat 10,19 persen, dan Hanura 5,26 persen. Dengan demikian, gabungan koalisi ketiga partai itu cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres.

Rully menambahkan, jika koalisi poros ketiga terbentuk, partainya akan tetap mengajukan Aburizal sebagai kandidat capres. Adapun untuk kandidat cawapres dapat diambil dari salah satu pemenang Konvensi Partai Demokrat.

"Kita ingin pilpres ini dipilih rakyat lebih banyak pilihan sehingga pilpres itu akan bisa memberikan pilihan kepada rakyat lebih baik," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengatakan, berhasil atau tidaknya pembentukan poros ketiga tetap bergantung pada kesediaan Demokrat dan Hanura. Jika kedua partai itu enggan membangun poros baru, Golkar akan memberikan dukungannya kepada salah satu poros yang ada. Keputusan pemberian dukungan itu akan dibahas di dalam rapat pimpinan nasional yang akan digelar pada 17-18 Mei 2014 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com