Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temukan Banyak C1 Kosong, Poppy Dharsono Ajukan Gugatan ke MK

Kompas.com - 12/05/2014, 17:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Jawa Timur, Poppy Dharsono, mengajukan gugatan perkara pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya, Poppy melalui kuasa hukumnya, Hermawanto mengatakan, banyak ditemukan formulir C1 atau hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang kosong.

"Sampai hari ini, kami tidak bisa mendapatkan C1, bahkan C1 yang didownload masih banyak yang kosong," ujar Hermawanto di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/5/2014).

Hermawanto mengatakan, kliennya menemukan banyak C1 kosong yang ditandatangani oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dan saksi, seperti yang terjadi di TPS Kabupaten Rembang dan Karanganyar. Jumlah suara di formulir C1 saat dipindahkan ke formulir D1 pun berkurang. Namun, ia tidak dapat memastikan jumlah suara yang hilang tersebut.

"Saya tidak bisa sebut berapa suara yang hilang karena C1 saja kita tidak dapat," kata Hermawanto.

Tim kuasa hukum Poppy telah mengirim surat permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk memberikan salinan C1. Namun, surat tersebut tak kunjung mendapat respons. Bahkan, KPU Provinsi memberikan rujukan langsung ke KPU pusat.

"Bagaimana kita menghitung suara asli kita dari C1 kalau sampai hari ini ada surat dari KPU Semarang melarang memberikan C1 kepada kontestan. Padahal, batas (permohonan gugatan) MK hari ini," ujar Poppy.

Poppy menduga ada oknum pemerintah daerah yang terlibat dalam 'permainan' pemilu. Menurutnya, demokrasi telah dikorupsi oleh para penyelenggara pemilu yang bekerjasama dengan birokrat.

"Saya kira ini lebih dalam dari kecurangan. Ini sudah praktik kejahatan yang mendistorsi tujuan mulia dari demokrasi," kata Poppy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com