Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Optimistis Tetapkan Hasil Pemilu Legislatif Pekan Ini

Kompas.com - 05/05/2014, 17:59 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, menyatakan bahwa pengumuman hasil resmi pemilu legislatif tetap akan dilakukan pada Jumat (9/5/2014). Ia optimistis KPU dapat menyelesaikannya meskipun masa rekapitulasi hasil perolehan suara yang tinggal dua hari dan masih banyak perolehan suara di provinsi yang belum disahkan.

"Memang target selesai rekapitulasi nasional tanggal 6 Mei. Itu kan target kita dalam pengerjaan, kalaupun ada penundaan, (pengumuman) tidak akan melewati tanggal 9 Mei itu," kata Arief di Kantor KPU, Senin (5/5/2014).

Hingga kini, sudah 26 KPU tingkat provinsi yang membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU Pusat. Namun, KPU Pusat baru mengesahkan hasil perolehan suara dari 12 provinsi. Daerah lain masih dalam proses pencermatan yang mengharuskan rapat pleno ulang di tingkat provinsi. Bahkan ada KPU yang harus melakukan pengecekan hingga ke tingkat bawah.

"Kami jamin semua provinsi yang belum disahkan akan segera menyelesaikan rekapitulasi yang sudah benar dan kita juga terus koordinasikan dengan Bawaslu provinsi. Mudah-mudahan besok semua yang menyusul itu tidak ada lagi kesalahan," kata Arief.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pileg 2014 KPU menetapkan, rekapitulasi nasional hasil penghitungan perolehan suara diseleggarakan 26 April-6 Mei 2014. Adapun UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menyatakan bahwa penetapan hasil pemilu dilakukan pada 9 Mei 2014 sesuai atau 30 hari setelah pemungutan suara.

Hingga hari ini, KPU telah mengesahkan perolehan suara dari Provinsi Bangka-Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Banten, dan Kalimantan Selatan. Perolehan suara dari 15 provinsi lain sudah dibahas, tetapi masih terkendala keberatan dari parpol dan menunggu rekomendasi Bawaslu. Provinsi itu adalah Riau, Jambi, Jawa Barat, Lampung, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Tengah (sembilan dapil sudah ditetapkan, hanya Dapil Jawa Tengah 10 yang belum ditetapkan), Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun provinsi yang belum dibacakan hasil rekapitulasi suaranya adalah Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com