Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Sholah Ingin Cawapres Jokowi Kuasai Bidang Hukum

Kompas.com - 04/05/2014, 06:17 WIB
Dian Maharani

Penulis


JOMBANG, KOMPAS.com -- Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah bertemu dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo atau Jokowi di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Dalam pertemuan itu, Gus Sholah merekomendasikan calon wakil presiden (cawapres) untuk Jokowi adalah seseorang yang menguasai bidang hukum.

"Menguasai dan menunjukkan prestasi di negaranya," jawab Gus Sholah ketika ditanya mengenai cawapres yang cocok untuk Jokowi, Sabtu (3/5/2014) malam.

Menurut Gus Sholah, masalah utama bangsa yang harus dibenahi ialah penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Kemudian, yang kedua adalah masalah reformasi demokrasi.

"Kalau dua itu terselesaikan, saya katakan reformasi bisa tumbuh dengan baik," katanya.

Gus Sholah mengaku baru pertama kali bertemu dengan mantan Wali Kota Surakarta itu. Menurut Gus Sholah, Jokowi adalah sosok yang apa adanya dan tulus. Gus Sholah juga menyatakan bahwa ia sependapat dengan rencana Jokowi terkait keberadaan Direktorat Jenderal Pajak.

"Saya membaca gagasan Pak Jokowi ingin memisahkan Ditjen Pajak menjadi semacam badan. Saya setuju sekali karena memang harus dipisah antara yang mengumpulkan uang dan yang menggunakan uang," terang dia.

Namun, adik kandung Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengatakan, pertemuannya ini bukan untuk menggiring suara NU kepada Jokowi. Kalangan NU, lanjutnya, berhak menentukan pilihannya masing-masing.

Tak hanya Jokowi, Gus Sholah mengaku sebelumnya juga telah ditemui oleh bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres dari Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

Adapun dalam pertemuannya kali ini, Jokowi turut melakukan ziarah ke makam pendiri NU KH Hasyim Ansyari, makam Wahid Hasyim, dan Gus Dur yang terletak di kawasan pondok pesantren.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com