Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasihat Buya Syafii Maarif kepada Jokowi

Kompas.com - 03/05/2014, 11:41 WIB
Dian Maharani

Penulis


YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo mengunjungi kediaman mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif di Jalan Hamlahera D 76, Nogotirto Elok II, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (3/5/2014).

Dalam kunjungannya itu, Jokowi mengaku mendapat petuah untuk membenahi bangsa dari segala permasalahan yang ada.

"Beberapa kali saya bertemu Buya selalu diisi dengan hal-hal yang bagaimana memperbaiki, membenahi," kata Jokowi.

Sementara itu, Buya berharap Jokowi dapat menjalankan ajaran Trisakti Bung Karno yang berdaulat dan bebas di bidang politik, berkepribadian dalam berbudaya dan berdikari dalam usaha.

Buya mengatakan, selama ini sektor perkebunan hingga pertambangan dikuasai oleh asing. Menurutnya, masalah itu tak pernah menjadi perhatian pemerintah.

"Itu hampir semua (dikuasai) asing atau agen-agen dalam negerinya yang saya katakan londo ireng. Ini enggak sesuai dengan Trisakti Bung Karno. Jadi Pak Jokowi sangat paham itu. Mudah-mudahan beliau dari keluarga Bung Karno dukunglah itu. Jangan pakai trah-trah," jelas Buya.

Buya melanjutkan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan jujur dan mengedepankan kepentingan bangsa.

Pertemuan keduanya berlangsung selama sekitar 30 menit. Menurut Buya, ini adalah pertemuan kelimanya sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Mengenai pencapresan Jokowi, Buya tak banyak komentar. Buya mengatakan, siapa pun nantinya yang mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden harus bisa membenahi permasalahan bangsa.

"Umur itu ndak penting. Ndak perlu militer, sipil, laki-laki dan perempuan itu ndak penting," katanya.

Namun menurut Buya, hal itu nantinnya tergantung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Buya menegaskan, pertemuan ini bukan menjadi kontrak politik antara Jokowi dan Muhammadiyah.

"Orang Muhammadiyah itu orang merdeka. Terserah mereka dalam berwarga negara. Saya bukan dalam struktur lagi," ujar Buya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com