Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril: Mungkin Saya Tak Tepat Memimpin Bangsa Ini

Kompas.com - 28/04/2014, 18:41 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya terlalu teguh memegang prinsip sehingga memutuskan bertahan di PBB. Ia siap menerima jika pada akhirnya gagal menjadi calon presiden lewat partai tersebut.

Ia menyampaikan hal itu saat ditanya soal alasannya tetap bertahan meski partainya diprediksi gagal lolos ke parlemen. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014, PBB diperkirakan hanya memperoleh 1-2 persen suara. Jumlah ini tak mencapai syarat lolos ke Senayan, yakni partai minimal meraih 3,5 persen suara sah.

"Saya memang menyadari itu kelemahan saya. Saya terlalu teguh memegang prinsip dan menjunjung tinggi memegang idealisme," kata Yusril saat seminar bertajuk Presiden Dambaan Rakyat di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presiden RI 2001-2004 Megawati Soekarnoputri tersebut mengatakan, dirinya pernah dibujuk oleh Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Nurcholis Madjid atau Cak Nur untuk bergabung ke dalam sebuah partai nasional. Namun, ia mengaku menolak ajakan tersebut.

"Cak Nur berpikir agar partai itu balance agamanya. Tapi, saya tetap bertahan di partai Islam, Islam modern," ujarnya.

Yusril mengatakan, PBB sebenarnya tidak terlampau ideologis. Menurutnya, setiap partai pada dasarnya bersikap realistis untuk memecahkan persoalan bangsa. Kendati demikian, ia menyadari bahwa apa yang dia pikirkan berbeda dari pikiran masyarakat.

"Saya menerima kekalahan (sebagai capres). Mungkin saya orang yang tidak tepat untuk memimpin bangsa ini. Bahkan, mungkin saya juga orang yang tidak tepat berada di tengah-tengah bangsa ini," ujar mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com