Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ketiga Rekapitulasi Suara, KPU Umumkan Hasil di Lima Provinsi

Kompas.com - 28/04/2014, 12:47 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Senin (28/4/2014). Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, hari ini, KPU menjadwalkan pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara anggota DPR dan DPD di lima provinsi.

"Hari ini kami akan mendengarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik di Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah," ujar Husni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, saat membuka kembali rapat pleno.

Ia mengatakan, rekapitulasi suara dari Provinsi Kalimantan Tengah akan dilakukan hari ini jika masih ada waktu. Pasalnya, rapat pleno diskors setiap pukul 24.00 WIB.

Sejak Sabtu (26/4/2014) lalu, KPU melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pileg 2014 tingkat nasional. Proses rekapitulasi akan dilaksanakan selama 11 hari hingga 6 Mei 2014. Sejak dimulainya rekapitulasi suara nasional, KPU baru mengesahkan suara di tiga provinsi yaitu, Bangka Belitung (Babel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Gorontalo. Sedangkan, dua provinsi lainnya yakni Banten, dan Jambi belum disahkan karena KPU meminta KPU Provinsi masing-masing untuk mencermati kembali perolehan suara di tingkat provinsi.

Satu provinsi lagi yaitu, Lampung, KPU meminta KPU Provinsi untuk menggelar kembali rapat pleno dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan kabupatan/kota serta mengundang kembali saksi-saksi parpol mengingat adanya selisih daftar pemilih tetap (DPT) untuk calon legislatif (caleg) DPR dan caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Lampung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com