Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini, Megawati Akan Bertemu Hamzah Haz

Kompas.com - 28/04/2014, 09:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz, Senin (28/4/2014). Pertemuan rencananya akan digelar di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin siang.

"Pertemuan ini dalam kapasitasnya sebagai sahabat karena keduanya pernah sama-sama memimpin di saat-saat yang sulit," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, saat dihubungi dari Jakarta, Senin pagi. Dia mengatakan, pertemuan itu adalah reuni dua sahabat yang pernah bersama-sama memimpin Indonesia.

Menurut Hasto, pertemuan antara Megawati dan Hamzah ini sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Namun, dia tak menampik ada kemungkinan kedua tokoh ini akan berbincang mengenai situasi politik nasional terkini.

"Keduanya kan tokoh politik, jadi sangat mungkin berbicara mengenai politik," ujar Hasto sembari menolak memberikan informasi lebih jauh tentang kemungkinan topik pertemuan. Pertemuan ini memperpanjang daftar agenda pertemuan Megawati selepas pemilu legislatif yang penuh nuansa konsolidasi di internal maupun eksternal partai. 

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Megawati memimpin pertemuan dengan semua pengurus partainya untuk mengevaluasi hasil pileg dan mematangkan strategi pemenangan pilpres. Dinamika di internal PDI-P juga semakin dinamis, terutama menjelang waktu penentuan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah menambahkan, waktu penentuan bakal cawapres untuk Jokowi akan dilakukan pada Jumat (2/5/2014). PDI-P menyebut hari itu sebagai Jumat suci.

Namun, sampai sekarang kapan tepatnya Jumat suci itu masih menjadi misteri. Kalangan internal partai banteng bermoncong putih yang tahun ini mengusung slogan "Indonesia Hebat" ini masih memberikan jawaban normatif tanpa kepastian, seperti penentuan calon pendamping Jokowi masih dikaji dengan melibatkan partai yang akan berkoalisi bersama PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com